KIPEM Membuat Penduduk Pendatang Resah?
Mungkin bagi mereka yang tinggal di Bali terutama para penduduk pendatang pasti sudah pernah mendengar kata KIPEM (Kartu Identitas Penduduk Musiman). Saya sendiri sudah pernah mendengar kata KIPEM sejak tahun 2001 silam, waktu itu saya harus meninggalkan kampung halaman saya di Singaraja untuk merantau ke Jimbaran untuk melanjutkan kuliah di Politeknik Negeri Bali (PNB). Saat itu saya tinggal di kos pemiliknya Pak Gadung.
Selama 1 tahun saya kos disana tidak pernah ada disuruh mengurus Kipem atau pun kena Razia KIPEM. Setelah itu saya pindah ke tempat kos lain yakni di Pondok Eka Nadi di belakang kampus PNB atau dekat dengan Ibu Bento. Selama dua tahun tinggal disana juga tidak pernah mengurus KIPEM atau ada razia KIPEM yang mengharuskan saya kena denda atau membuat KIPEM.
Setelah tamat kuliah saya pun masih tinggal di luar kampung halaman yakni di Penatih tepatnya banjar Semaga. Disana saya termasuk aktif karena bisa ikut masuk Sekaa Teruna Teruni (STT) disana sehingga saya kenal hampir semua pemuda pemudi yang ada di sana, jadi saya tidak dikenakan apapun karena sudah masuk banjar dinas disana bersama keluarga paman saya. Kurang lebih tinggal satu setengah tahun di sana, akhirnya saya putuskan untuk kos lagi di Batubulan.
Waktu itu saya kerja di Ubud yakni di Delta Dewata Supermarket, jadi saya memilih tinggal di Batubulan supaya strategis antara ke Ubud dan ke Denpasar tidak terlalu jauh. Selama kurang lebih 3.5 tahun tinggal di Batubulan selama itu pula saya tidak pernah mengurus KIPEM apa lagi kena Razia KIPEM, semua itu tidak pernah saya alami.
Namun ada satu hal yang musti wajib dilakukan selama tinggal di Batubulan, Harus terdaftar sebagai penduduk pendatang disana, biasanya ada petugas Desa yang memungut iuran setiap bulan. Iuran dicatat pada kertas iuran yang berikan oleh petugas dan kita sebagai pendatang wajib menyimpannya untuk sebagai bukti kalau sudah membayar iuran ke Desa.
Karena sudah berhenti kerja di Delta Dewata akhirnya saya pun memutuskan untuk mencari tempat kerja baru dan akhirnya mendapat pekerjaan baru di TMS Tours & Travel yang beralamat di jalan Buluh Indah Denpasar. Pindah tempat kerja, saya pun memutuskan untuk pindah kos, saya tinggal di jalan Subita yaitu di Sumerta Kaja.
Selama tinggal disana saya juga tidak pernah disuruh mengurus KIPEM dan juga kena razia, masih sama seperti di Batubulan, pendatang diberikan selembar kertas untuk mencatat uang iuran setiap bulan oleh petugas yang datang ke kos-kos yang ada disekitar sana. Tarifnya berbeda antara orang yang sudah bekerja dengan orang yang masih kuliah. Seingat saya orang yang sudah bekerja kena iuran sebesar Rp 15.000 perorang, sedangkan untuk mereka yang masih kuliah dikenakan Rp 5.000 per orang per bulan.
Setelah kurang lebih 4 tahun tinggal di Subita, akhirnya saya pun pindah tempat tinggal lagi karena sudah berhenti bekerja di TMS. Singkat cerita saya berhenti kerja untuk fokus mencari pendamping hidup, akhirnya saya pun menemukannya dan pada tanggal 6 Agustus 2016 saya pun menikah. Kebetulan istri saya sudah bekerja dan tinggal di daerah Kerobokan jadi mau tidak mau saya pun tinggal bersama istri di Kerobokan.
Sampai saat ini saya belum pernah di datangi oleh petugas dari Desa tentang KIPEM ini saya tidak tahu apakah di Kerobokan ini penduduk pendatang lokal harus memiliki KIPEM atau lebih praktis tinggal membayar iuran tiap bulan dengan diberikan kartu seperti saat saya tinggal di Batubulan dan di Subita.
Belakangan ini sedang ramai dibicarakann dimedia sosial facebook tentang denda yang begitu besar yakni Rp 150.000 karena tidak punya KIPEM atau KPS (Kartu Penduduk Sementara). Nilai itu terlihat dari sebuah foto kwitansi yang diunggah oleh akun facebook atas nama Budi Marconis di grup Metro Bali (Official) pada tanggal 8 Agustus 2016.
Saya sendiri karena tidak pernah mengurus KIPEM jadi tidak bisa menceritakan pengalaman saya dibidang itu, saya mencoba mencari internet, ternyata ada beberapa pengalaman yang menceritakan kisahnya saat mencari atau mengurus KIPEM. Dari beberapa pengalaman itu saya bisa simpulkan kalau mengurus KIPEM itu cukup mencari Kelian Banjar tempat kita tinggal dan menyerahkan fotokopi KTP yang masih berlaku kemudian membayar Rp 50.000 dan kemudian KIPEM diperpanjang lagi setiap tiga bulan namun ada juga setiap 6 bulan sekali dan saat perpanjangan itu juga harus membayar jumlah yang sama yakni sekitar Rp 50.000 saja.
Jika sudah punya KIPEM maka untuk pengurusan administrasi lainnya bisa sangat mudah, misalnya untuk membuka rekening Bank, mencari SIM, membeli kendaraan bermotor dan lain-lain. Nah jika sudah punya KIPEM ini mungkin akan menjadi lebih mudah dalam urusan administrasi di tempat kita tinggal sementara.
KIPEM ini mulai diketatkan sejak adanya tragedi Bom Bali pertama pada tanggal 12 Oktober 2002, dari kejadian itu pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan SE Gubernur Bali 470 tahun 2002 untuk mengatur penduduk pendatang supaya lebih tertib administrasi dan mudah didata ketika terjadi hal-hal yang berkaitan dengan penduduk pendatang.
Saya sendiri yang awam juga dengan SE Gubernur Bali 470 tahun 2002 apakah disana dimuat untuk penduduk pendatang dari luar Bali atau penduduk Bali yang berbeda wilayah juga harus membuat KIPEM, masih rancu dan kadang KIPEM ini membuat penduduk pendatang seperti saya ini was-was, jangan-jangan ada sidak KIPEM sedangkan saya penduduk asli Bali cuma beda kabupaten saja.
Menurut saya tidak perlu ada KIPEM ini, cukup ganti dengan kartu iuran itu saja karena kita sudah punya KTP nasional (e-KTP) yang biaya pembuatannya gratis seperti yang pernah saya alami sendiri saat mengurus pembuatan e-KTP di kecamatan Kubutambahan. Namun kenapa ketika mengurus KIPEM harus membayar mahal sekali, bagi saya Rp 50.000 itu terlalu mahal jika hanya untuk mengurus sebuah KIPEM.
Selama ini orang malas mengurus KIPEM karena mungkin agak ribet harus mencari Kelian Bajar dan harus membayar mahal. Kalau menurt saya penduduk pendatang dari Bali itu tidak perlu membuat KIPEM karena sudah memiliki KTP Bali jadi cukup dengan kartu iuran itu saja sudah cukup. Beda dengan penduduk pendatang dari luar pulau Bali, maka saya rasa perlu untuk membuat KIPEM tersebut. Apalagi banyak penduduk pendatang dari luar pulau Bali tanpa membawa kartu identitas.
Bila perlu, ke depannya untuk menertibkan administrasi kependudukan terutama untuk pendatang harus ada pelayanan KIPEM keliling layaknya pelayanan SIM Keliling dan samsat online. Mungkin dengan demikian orang juga akan merasa mudah dan mau mengurus KIPEMnya terutama bagi pendatang dari luar Bali. Nah itulah sedikit cerita saya tentang KIPEM ini, semoga ada yang menambahkan dikolom komentar supaya lebih jelas, terimakasih.
Selama 1 tahun saya kos disana tidak pernah ada disuruh mengurus Kipem atau pun kena Razia KIPEM. Setelah itu saya pindah ke tempat kos lain yakni di Pondok Eka Nadi di belakang kampus PNB atau dekat dengan Ibu Bento. Selama dua tahun tinggal disana juga tidak pernah mengurus KIPEM atau ada razia KIPEM yang mengharuskan saya kena denda atau membuat KIPEM.
Setelah tamat kuliah saya pun masih tinggal di luar kampung halaman yakni di Penatih tepatnya banjar Semaga. Disana saya termasuk aktif karena bisa ikut masuk Sekaa Teruna Teruni (STT) disana sehingga saya kenal hampir semua pemuda pemudi yang ada di sana, jadi saya tidak dikenakan apapun karena sudah masuk banjar dinas disana bersama keluarga paman saya. Kurang lebih tinggal satu setengah tahun di sana, akhirnya saya putuskan untuk kos lagi di Batubulan.
Waktu itu saya kerja di Ubud yakni di Delta Dewata Supermarket, jadi saya memilih tinggal di Batubulan supaya strategis antara ke Ubud dan ke Denpasar tidak terlalu jauh. Selama kurang lebih 3.5 tahun tinggal di Batubulan selama itu pula saya tidak pernah mengurus KIPEM apa lagi kena Razia KIPEM, semua itu tidak pernah saya alami.
Namun ada satu hal yang musti wajib dilakukan selama tinggal di Batubulan, Harus terdaftar sebagai penduduk pendatang disana, biasanya ada petugas Desa yang memungut iuran setiap bulan. Iuran dicatat pada kertas iuran yang berikan oleh petugas dan kita sebagai pendatang wajib menyimpannya untuk sebagai bukti kalau sudah membayar iuran ke Desa.
Karena sudah berhenti kerja di Delta Dewata akhirnya saya pun memutuskan untuk mencari tempat kerja baru dan akhirnya mendapat pekerjaan baru di TMS Tours & Travel yang beralamat di jalan Buluh Indah Denpasar. Pindah tempat kerja, saya pun memutuskan untuk pindah kos, saya tinggal di jalan Subita yaitu di Sumerta Kaja.
Selama tinggal disana saya juga tidak pernah disuruh mengurus KIPEM dan juga kena razia, masih sama seperti di Batubulan, pendatang diberikan selembar kertas untuk mencatat uang iuran setiap bulan oleh petugas yang datang ke kos-kos yang ada disekitar sana. Tarifnya berbeda antara orang yang sudah bekerja dengan orang yang masih kuliah. Seingat saya orang yang sudah bekerja kena iuran sebesar Rp 15.000 perorang, sedangkan untuk mereka yang masih kuliah dikenakan Rp 5.000 per orang per bulan.
Setelah kurang lebih 4 tahun tinggal di Subita, akhirnya saya pun pindah tempat tinggal lagi karena sudah berhenti bekerja di TMS. Singkat cerita saya berhenti kerja untuk fokus mencari pendamping hidup, akhirnya saya pun menemukannya dan pada tanggal 6 Agustus 2016 saya pun menikah. Kebetulan istri saya sudah bekerja dan tinggal di daerah Kerobokan jadi mau tidak mau saya pun tinggal bersama istri di Kerobokan.
Sampai saat ini saya belum pernah di datangi oleh petugas dari Desa tentang KIPEM ini saya tidak tahu apakah di Kerobokan ini penduduk pendatang lokal harus memiliki KIPEM atau lebih praktis tinggal membayar iuran tiap bulan dengan diberikan kartu seperti saat saya tinggal di Batubulan dan di Subita.
Belakangan ini sedang ramai dibicarakann dimedia sosial facebook tentang denda yang begitu besar yakni Rp 150.000 karena tidak punya KIPEM atau KPS (Kartu Penduduk Sementara). Nilai itu terlihat dari sebuah foto kwitansi yang diunggah oleh akun facebook atas nama Budi Marconis di grup Metro Bali (Official) pada tanggal 8 Agustus 2016.
Saya sendiri karena tidak pernah mengurus KIPEM jadi tidak bisa menceritakan pengalaman saya dibidang itu, saya mencoba mencari internet, ternyata ada beberapa pengalaman yang menceritakan kisahnya saat mencari atau mengurus KIPEM. Dari beberapa pengalaman itu saya bisa simpulkan kalau mengurus KIPEM itu cukup mencari Kelian Banjar tempat kita tinggal dan menyerahkan fotokopi KTP yang masih berlaku kemudian membayar Rp 50.000 dan kemudian KIPEM diperpanjang lagi setiap tiga bulan namun ada juga setiap 6 bulan sekali dan saat perpanjangan itu juga harus membayar jumlah yang sama yakni sekitar Rp 50.000 saja.
Jika sudah punya KIPEM maka untuk pengurusan administrasi lainnya bisa sangat mudah, misalnya untuk membuka rekening Bank, mencari SIM, membeli kendaraan bermotor dan lain-lain. Nah jika sudah punya KIPEM ini mungkin akan menjadi lebih mudah dalam urusan administrasi di tempat kita tinggal sementara.
KIPEM ini mulai diketatkan sejak adanya tragedi Bom Bali pertama pada tanggal 12 Oktober 2002, dari kejadian itu pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan SE Gubernur Bali 470 tahun 2002 untuk mengatur penduduk pendatang supaya lebih tertib administrasi dan mudah didata ketika terjadi hal-hal yang berkaitan dengan penduduk pendatang.
Saya sendiri yang awam juga dengan SE Gubernur Bali 470 tahun 2002 apakah disana dimuat untuk penduduk pendatang dari luar Bali atau penduduk Bali yang berbeda wilayah juga harus membuat KIPEM, masih rancu dan kadang KIPEM ini membuat penduduk pendatang seperti saya ini was-was, jangan-jangan ada sidak KIPEM sedangkan saya penduduk asli Bali cuma beda kabupaten saja.
Menurut saya tidak perlu ada KIPEM ini, cukup ganti dengan kartu iuran itu saja karena kita sudah punya KTP nasional (e-KTP) yang biaya pembuatannya gratis seperti yang pernah saya alami sendiri saat mengurus pembuatan e-KTP di kecamatan Kubutambahan. Namun kenapa ketika mengurus KIPEM harus membayar mahal sekali, bagi saya Rp 50.000 itu terlalu mahal jika hanya untuk mengurus sebuah KIPEM.
Selama ini orang malas mengurus KIPEM karena mungkin agak ribet harus mencari Kelian Bajar dan harus membayar mahal. Kalau menurt saya penduduk pendatang dari Bali itu tidak perlu membuat KIPEM karena sudah memiliki KTP Bali jadi cukup dengan kartu iuran itu saja sudah cukup. Beda dengan penduduk pendatang dari luar pulau Bali, maka saya rasa perlu untuk membuat KIPEM tersebut. Apalagi banyak penduduk pendatang dari luar pulau Bali tanpa membawa kartu identitas.
Bila perlu, ke depannya untuk menertibkan administrasi kependudukan terutama untuk pendatang harus ada pelayanan KIPEM keliling layaknya pelayanan SIM Keliling dan samsat online. Mungkin dengan demikian orang juga akan merasa mudah dan mau mengurus KIPEMnya terutama bagi pendatang dari luar Bali. Nah itulah sedikit cerita saya tentang KIPEM ini, semoga ada yang menambahkan dikolom komentar supaya lebih jelas, terimakasih.
Memberatkan diongkos tuh kipem.masak perktp 50rb.gk wajar
BalasHapussaya Baru buat kipem Dan bayar 100rb. mahal!!!!!!
BalasHapusHahah, iya gakpapa, dripada kena operasi pecalang, ambil amannya aja,😂😂
HapusKemarin buat 65ribu di Sawangan
Kipem hal yg paling gw benci kalo tinggal di Bali, bilang aja kalo mau ngeduitin pendatang, bikin KTP nasional aja gak semahal itu coy ! .. dari Sabang sampai Merauke cuma di Bali aja yg harus bayar kyk gini.
BalasHapusTrus buat apa E-KTP klau masih dha kyak gini...sharusnya E-KTP ini berlaku baik di indonesia.Klau iuran 10ribu buat renovasi banjar/pembangunan banjar sih ngak papa,klau buat pesta mabok nih yang ngak wajar...jika ngak punyak E-KTP silahkan di usir dri bali ini yang di tkutkan hal buruk..🙏
Hapusnah kalo orang dari bali ke belahan indonesia lain ga perlu apa2 tuh
BalasHapuscukup lapor RT saja.
kenapa pendatang dari luar bali harus di minta uang seperti itu?
apa bali bukan indonesia?apa se istimewa itu kah bali?
peraturan yan gmenurut saya tidak adil
Masok pak eko...
HapusKatanya keBhinekaan tapi ktp yg berlaku se Indonesia tidak dianggap? Mikiiirr...
BalasHapus